a2r
Sungai Penuh –aktifia.com, Partai Golkar Kota Sungai Penuh akhirnya mengambil langkah tegas terhadap kadernya, Fahruddin, setelah video dirinya yang melontarkan kata-kata kasar kepada para pekerja proyek pembongkaran Pasar Beringin Jaya viral di media sosial. Video tersebut, yang beredar sejak 15 Oktober 2025, memicu reaksi keras dari masyarakat dan menimbulkan sorotan tajam terhadap perilaku seorang wakil rakyat.
Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, Fahruddin terlihat sedang berada di lokasi proyek bersama sejumlah orang. Ia terdengar marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada para pekerja yang tengah melakukan pembongkaran. Perkataan itu kemudian menyebar cepat di berbagai platform media sosial, memicu komentar beragam dari warganet. Banyak yang menilai ucapan tersebut sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota dewan yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.
Menanggapi situasi itu, DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh segera menggelar rapat internal untuk membahas langkah yang akan diambil terhadap kadernya tersebut. Setelah melalui pertimbangan dan mekanisme partai, keputusan pun diambil: Fahruddin resmi diberi Surat Peringatan Kedua (SP2) dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh.
Golkar Tegas: Tidak Ada Toleransi untuk Ucapan Kasar
Ketua DPD Golkar Kota Sungai Penuh, Fikar Azami, menegaskan bahwa partainya tidak bisa menolerir sikap seperti yang ditunjukkan Fahruddin. Menurutnya, seorang wakil rakyat harus memiliki etika dan tutur kata yang baik di ruang publik, apalagi saat sedang berinteraksi dengan masyarakat kecil.
“Kami tidak membenarkan ucapan seperti itu. Bagi masyarakat biasa saja tidak pantas, apalagi diucapkan oleh seorang wakil rakyat yang seharusnya jadi teladan. Karena itu, partai harus bersikap tegas,” ujar Fikar, Selasa (21/10/2025).
Fikar menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah pihaknya mengkaji laporan dari masyarakat dan mencermati dampak dari pernyataan Fahruddin di ruang publik. Menurutnya, langkah tegas ini bukan sekadar bentuk hukuman, tetapi juga peringatan bagi seluruh kader agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara.
“Kita di Golkar menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kesantunan. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Karena itu, keputusan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi II ini merupakan bagian dari penegakan disiplin kader,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fikar menyebutkan bahwa surat keputusan pemberhentian tersebut telah diserahkan ke DPRD Kota Sungai Penuh pada pagi hari yang sama. Dengan begitu, proses administratif untuk penggantian posisi Fahruddin di lembaga legislatif bisa segera dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Terkait siapa yang akan menggantikan posisi Ketua Komisi II, nanti akan berproses di DPRD. Kita serahkan sepenuhnya sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Permintaan Maaf Tak Cukup Hapus Dampak
Setelah video viral tersebut ramai diperbincangkan, Fahruddin sempat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui sejumlah media. Dalam pernyataannya, ia mengaku khilaf dan menyesal atas ucapannya yang menyinggung banyak pihak, terutama para pekerja yang menjadi sasaran omelannya. Ia juga menegaskan tidak bermaksud merendahkan siapapun dan berharap masyarakat bisa memaafkannya.
Namun, permintaan maaf tersebut tampaknya tidak cukup untuk menghapus dampak dari kejadian itu. DPD Golkar Kota Sungai Penuh tetap menilai bahwa tindakan Fahruddin tidak sesuai dengan etika politik dan moralitas seorang wakil rakyat.
Menurut Fikar, permintaan maaf adalah hal baik, tetapi tanggung jawab moral dan disiplin partai harus tetap ditegakkan.
“Kita menghargai permintaan maaf yang disampaikan. Tapi dalam konteks partai, ada aturan dan etika yang harus dijaga. Kami ingin memastikan kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua kader,” ujar Fikar.
Langkah Cepat DPD Golkar Dapat Apresiasi
Langkah cepat yang diambil DPD Golkar Sungai Penuh ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat maupun pengamat politik lokal. Banyak yang menilai tindakan tersebut menunjukkan sikap tegas partai dalam menjaga citra dan integritasnya.
Salah seorang tokoh masyarakat Sungai Penuh, Rahman Idris, menilai bahwa keputusan Golkar mencopot Fahruddin dari jabatannya merupakan langkah tepat dan patut dicontoh oleh partai lain.
“Partai harus berani menegakkan aturan internalnya. Kalau ada kader yang melanggar etika, ya harus diberi sanksi. Itu baru namanya partai yang punya prinsip,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah warga juga menyampaikan pandangan senada di media sosial. Banyak yang merasa lega karena partai tidak menutup mata terhadap perilaku kadernya. Mereka berharap langkah ini bisa memperbaiki citra politik di daerah, yang belakangan kerap dinilai jauh dari nilai-nilai keteladanan.
“Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran bagi semua wakil rakyat. Jangan gampang marah, apalagi di depan publik. Harus bisa menahan diri,” tulis salah satu warganet di kolom komentar unggahan video tersebut.
Jaga Citra dan Marwah Partai
Partai Golkar, lanjut Fikar Azami, selalu menekankan pentingnya menjaga marwah partai dan kehormatan lembaga legislatif. Sebagai partai besar yang sudah lama berkiprah di dunia politik, Golkar tidak ingin citranya rusak hanya karena perilaku individu yang tidak mencerminkan nilai-nilai partai.
“Kader Golkar harus bisa menjadi contoh, bukan malah mempermalukan lembaga. Kami ingin tunjukkan bahwa Golkar tidak main-main dalam menegakkan disiplin. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi soal tanggung jawab moral,” kata Fikar.
Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dan mudah menilai perilaku para pejabat publik. Karena itu, setiap ucapan dan tindakan harus dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau mencederai kepercayaan publik.
“Zaman sekarang semua orang bisa merekam, bisa menyebarkan video dalam hitungan detik. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Etika harus tetap dijaga di mana pun dan kapan pun,” tutupnya.
Penutup
Kasus Fahruddin menjadi pengingat penting bagi para pejabat publik dan kader partai politik di mana pun berada. Di era digital seperti sekarang, satu ucapan yang tidak pantas bisa dengan cepat viral dan berdampak besar terhadap reputasi pribadi maupun lembaga.
Langkah tegas DPD Golkar Kota Sungai Penuh bukan hanya bentuk penegakan disiplin internal, tetapi juga pesan moral bagi seluruh wakil rakyat: bahwa jabatan bukan hanya soal kekuasaan, melainkan juga tentang tanggung jawab menjaga sikap, tutur kata, dan kepercayaan masyarakat.
Dengan keputusan ini, Golkar ingin menegaskan bahwa partai tetap berkomitmen menjaga integritas politik dan menegakkan etika publik di tengah derasnya sorotan masyarakat. Meski keputusan tersebut berat, partai menilai itu adalah langkah yang harus diambil demi menjaga nama baik dan marwah lembaga legislatif.
